Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, kembali menjadi sorotan publik setelah kabar mengenai dirinya yang merangkap tiga jabatan di tengah merosotnya penerimaan pajak nasional. Kondisi ini semakin memperkuat kritik terhadap kinerja Ditjen Pajak yang dianggap tidak optimal dalam meningkatkan pendapatan negara.
Kinerja Penerimaan Pajak yang Menurun
Penerimaan pajak yang terus mengalami penurunan bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi, tetapi juga lemahnya kebijakan pengawasan dan penegakan pajak. Alih-alih memperketat sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah justru lebih banyak mengeluarkan kebijakan insentif yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.
Rangkap Jabatan: Bentuk Inefisiensi?
Keputusan Suryo Utomo untuk merangkap tiga jabatan menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seorang pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas penerimaan pajak nasional masih memiliki waktu untuk mengurus jabatan lain? Hal ini semakin menegaskan bahwa birokrasi kita masih dipenuhi dengan praktik rangkap jabatan yang justru menghambat efektivitas kerja.
Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas
Rangkap jabatan di lingkungan pejabat negara kerap menjadi celah bagi konflik kepentingan. Ditjen Pajak seharusnya menjadi lembaga yang paling transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara, bukan malah menjadi bagian dari masalah. Publik berhak mengetahui bagaimana tugas utama Dirjen Pajak tetap bisa dijalankan secara optimal di tengah tanggung jawab lain yang juga harus diembannya.
Langkah Tegas yang Dibutuhkan
Pemerintah perlu segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi ini. Beberapa langkah yang bisa diterapkan antara lain:
- Menghapus praktik rangkap jabatan di lingkungan pejabat publik, terutama di sektor yang berperan penting dalam pendapatan negara.
- Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan pajak perusahaan besar yang selama ini justru mendapat banyak keringanan.
- Menjalankan reformasi perpajakan yang lebih transparan agar kepercayaan publik terhadap Ditjen Pajak tidak semakin merosot.
- Memastikan bahwa pejabat tinggi negara fokus pada tugas utama mereka tanpa terganggu oleh jabatan tambahan yang dapat mengurangi efektivitas kerja.
Jika pemerintah terus membiarkan praktik rangkap jabatan ini, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan semakin tergerus. Reformasi harus dilakukan, bukan sekadar wacana, tetapi dengan tindakan nyata dan tegas.
